Asuransi Mobil Otomate

Paket asuransi Mobil terlengkap dari ACA asuransi yang menyediakan mobil pengganti.

Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo)

Asuransi pengangkutan ACA menawarkan proteksi lengkap terhadap risiko-risiko yang mengancam barang Anda yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara..

Kamis, 17 Mei 2018

Prospek Cerah, Perusahaan Asuransi Umum Genjot Segmen Ritel


Pasar asuransi umum yang menyasar segmen ritel diprediksi terus tumbuh karena didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat. Sejumlah perusahaan yang awalnya fokus di segmen korporat pun kini mulai melirik pasar ini.

Dody A.S. Dalimunthe Executive Director Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memperkirakan segmen ritel akan berkontribusi besar terhadap kinerja asuransi umum tahun ini. Apalagi, perusahaan makin gencar meluncurkan produk asuransi yang menyasar pasar ritel.

“Yang pasti dengan semakin banyaknya produk-produk asuransi ke ritel yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asuransi umum, maka akan meningkatkan pertumbuhan segmen ritel. Hal tersebut sangat memungkinkan didukung dengan maraknya pemasaran melalu jaringan digital dan teknologi finansial,” kata Dody kepada Kontan.co.id, Selasa (15/5).

Menurutnya, segmen ritel mempunyai sejumlah kelebihan ketimbang korporat atau perusahaan. Pertama, nilai pertanggungan ritel relatif kecil, sehingga dalam pencatatan hasil underwriting akan lebih menguntungkan.

Kemudian, segmen ritel sendiri, lebih banyak memanfaatkan kapasitas retensi. Retensi adalah risiko yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan asuransi lain.

Menurutnya, dengan skema retensi tersebut bisa memangkas trasaksi reasuransi ke luar negeri dan ini menguntungkan transaksi keuangan nasional. Karena dengan ini bisa menekan larinya premi ke luar negeri dan untuk mendukung reasuransi dalam negeri.

Sayangnya, asuransi di pasar ritel di Indonesia masih menghadapi kendala, di antaranya, belum ada kewajiban kepemilikan asuransi untuk kendaraan bermotor dan properti. Padahal, kedua lini bisnis ini berkontribusi besar bagi pendapatan premi asuransi umum di Indonesia.

Hal ini perparah, oleh kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengikuti asuransi juga masih rendah. Di beberapa negara lain bahkan telah mewajibkan adanya asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan.

“Di negara lain ada asuransi kebakaran saat akan membangun rumah dan juga asuransi kendaraan bermotor saat membeli kendaraan,” pungkasnya.

Merujuk data AAUI hingga akhir 2017, tercatat bahwa segmen ritel hanya berkontribusi 20% dari total pendapatan premi asuransi umum di Indonesia. Asuransi umum sendiri, mempunyai lini bisnis seperti asuransi properti, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi aneka dan lainnya.



sumber: kontan 

Senin, 14 Mei 2018

Pemasaran Asuransi Terorisme & Sabotase Stagnan


Pemasaran asuransi terorisme dan sabotase dinilai stagnan dalam dua tahun terakhir.

Rismauli Silaban, Chief Underwriting Officer PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), mengatakan pemasaran produk tersebut melalui perusahaannya masih terbilang masih sangat kecil. Bahkan, pemasaran produk itu tidak mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

"Permintaan produk terorisme dan sabotase dalam dua tahun terakhir tidak mengalami pertumbuhan," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (14/5/2018) malam.

Menurut Rismauli, sejumlah kalangan memang belum merasa membutuhkan produk tersebut. Sebagian lainnya, terkendala dengan biaya sehingga belum memanfaatkan proteksi dari produk itu.

Namun, dia mengakui ada potensi pemasaran produk itu juga dihadapkan pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang hadirnya jenis proteksi tersebut.

"Mungkin ada juga yang kurang tahu bahwa ada asuransi untuk terorisme dan sabotase," terang Rismauli.

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Konsorsium Pengembangan Industri Asuransi Indonesia Terorisme-Sabotase (KPIAI-TS) Robby Loho menyatakan realisasi premi dari produk itu secara umum terus mengalami penurunan. Pada tahun lalu, konsorsium hanya meraup premi sekitar Rp6 miliar.

“Pada 2017, realisasi premi konsorsium turun sedikit, paling 10%,” sebutnya.

Kendati begitu, Roby menjelaskan rasio klaim produk ini pun nihil. Kondisi ini juga menyebabkan pemasaran produk tersebut mengalami penurunan.

sumber: bisnis 

Rabu, 25 April 2018

Kuartal I, Asuransi Umum Tumbuh 10%


Industri asuransi umum bakal mulai bergairah pada kinerja awal tahun 2018. Ini angin segar untuk industri asuransi setelah sempat mencetak perlambatan kinerja sepanjang tahun lalu.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksikan, industri asuransi umum akan tumbuh sekitar 10% di kuartal pertama. Direktur Eksekutif AAUI Doddy Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan, lini asuransi properti dan kendaraan bermotor masih akan menyumbang kontribusi terbesar dalam mendongkrak pertumbuhan premi asuransi umum.

Kedua lini bisnis ini didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat di awal tahun ini. Misalnya, penjualan properti residensial tetap tinggi dengan banyaknya pemukiman dan apartemen baru.

"Harapan kami di kuartal I-2018 ini bisa tumbuh 10%, Karena estimasi hingga akhir tahun ini adalah naik 10%," kata Doddy kepada KONTAN, Jumat (21/4). Di kuartal kedua tahun ini, AAUI optimistis bisnis asuransi umum akan tumbuh positif.

Kalangan industri mengiyakan proyeksi tersebut. Salah satunya, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia telah membukukan premi senilai Rp 493 miliar di kuartal I-2018. Vice President Director Cakrawala Proteksi Nicolaus Prawiro mengatakan, jumlah itu naik hampir 10% secara year on year (yoy) dari posisi sebelumnya Rp 450 miliar.

"Cabang-cabang kami sudah membuahkan hasil dan kami juga dapat tambahan beberapa akun baru," terangnya. Cakrawala Proteksi membidik akan meraih premi senilai Rp 1,2 triliun di akhir tahun ini. Angka ini naik sekitar 20% dari pencapaian Rp 1,01 triliun di akhir tahun lalu. Adapun, dalam tempo tiga bulan, Cakrawala Proteksi sudah merealisasikan 41,08% dari target tahunan.

Sementara itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sudah membukukan premi mendekati Rp 1 triliun di kuartal I-2018. Direktur Operasi Ritel Jasindo Sahata L. Tobing menyampaikan, pencapaian yang maksimal tersebut masih ditopang oleh lini bisnis yang memiliki kontribusi besar.

Sebut saja, kinerja asuransi properti dan kendaraan bermotor bertumbuh baik, begitu pula dengan bisnis asuransi aneka dan marine cargo yang turut mencetak kinerja apik. Namun, Sahata tidak membeberkan secara perinci mengenai pertumbuhan tersebut. "Pertumbuhan premi secara year on year (yoy) cukup oke, naik sekitar 8%," ujarnya.

Pada kuartal kedua, Sahata yakin untuk bisa menggapai target karena ekonomi mulai membaik. Hingga akhir tahun 2018, Jasindo membidik perolehan premi senilai Rp 5,8 triliun. Adapun dalam tempo tiga bulan, Jasindo sudah memenuhi sekitar 17,24% dari target perolehan premi di tahun ini.

sumber: kontan

Kamis, 19 April 2018

Hadapi Pasar Asean, Asuransi Umum Harus Miliki Kemampuan Menetapkan Tarif


Perusahaan asuransi kerugian dinilai perlu meningkatkan kemampuan dalam menentukan tarif premi dengan tepat agar dapat bersaing dalam era pasar terbuka pada 2020.

Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Frans Y. Sahusilawane menjelaskan saat ini industri asuransi umum masih mengandalkan batas tarif premi yang ditetapkan oleh regulator. Batas tarif itu ditetapkan melalui data perkembangan industri yang dihimpun regulator dan juga oleh Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) sejak 1993.

Namun, dia menilai pada 2020, ketika Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan untuk pasar asuransi, tidak aka nada lagi patokan tariff di pasar, sebab pelaku dari luar negeri dapat menyerap pasar di dalam negeri.

“Ketika itu, asuransi harus punya kemampuan atau wisdom menentukan pricing. Kalau tidak [asuransi] out,” ungkapnya dikutip Bisnis.com, Kamis (19/4/2018).

Oleh karena itu, Frans mengatakan BPPDAN, yang berada di bawah Indonesia Re, akan terus mendorong kesadaran perusahaan asuransi sehingga mampu mempersiapkan diri. Kemampuan dalam menentukan tarif itu, jelasnya, hanya bisa dicapai bila asuransi memiliki data komprehensif mengenai perkembangan industri.

Data itu, jelasnya, lebih lanjut harus dapat diterjemahkan oleh asuransi untuk melihat kecenderungan pasar dan kemudian menentukan rencana kerja.

“2020 nanti kita mesti terbuka sehingga bukan lagi bersaing antar sesame asuransi dalam negeri, tetapi dengan pelaku luar. Bila tidak mampu, asuransi out, dengan begitu reasuransi juga out.”

Frans mengingatkan bila tidak berbenah, nantinya pelaku asuransi dalam negeri hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri saat memasuki era pasar terbuka.

Saat ini, jelasnya, BPPDAN terus mengelola data dan memberikan laporannya kepada industri secara berkala. Ke depan, setiap perusahaan asuransi diharapkan dapat mengembangkan data secara mandiri.

“Itu lah kenapa kami mendorong pengembangan kapabilitas dalam memanfaatkan data base untuk kepentingan nasional.”

sumber: bisnis 


Rabu, 18 April 2018

Tahun Lalu Bisnis Asuransi Energi Susut 10%



Lini bisnis asuransi energi di tahun 2017 lesu. Dibanding tahun 2016, premi yang didapat pelaku usaha dari lini bisnis ini mengalami penurunan.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat, sepanjang tahun 2017, premi yang didapat perusahaan asuransi umum di lini bisnis ini sebesar Rp 1,63 triliun. Jumlah ini lebih rendah 10,4% dari realisasi di tahun sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif AAUI Dody AS Dalimunthe, perkembangan lini bisnis ini dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya adalah pergerakan harga sejumlah komoditas energi global, seperti minyak.

Nah dalam beberapa tahun ke belakang, harga minyak global dinilai masih berada dalam posisi yang cukup rendah. Hal ini berdampak pada minimnya ekspansi dan eksplorasi yang dilakukan oleh pengusaha migas.

"Sehingga premi yang didapat pun tidak banyak," katanya belum lama ini.

Dody menilai, tren turunnya bisnis dari lini usaha asuransi energi memang merupakan hal yang lumrah terjadi. Terlebih, pergerakan harga minyak merupakan faktor eksternal yang tak bisa dihindari oleh pelaku usaha asuransi.

Karena itu, ia menilai lini bisnis ini menjadi salah satu dari sejumlah usaha yang risikonya bakal makin disaring secara efektif oleh para pelaku usaha.

sumber: Kontan

Senin, 16 April 2018

Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Ditargetkan Beroperasi 2019


PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC menargetkan pembangunan tahap pertama Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, selesai dan beroperasi mulai kuartal ketiga 2019. 

Terminal baru pendukung Pelabuhan Pontianak itu akan terus dikembangkan secara bertahap hingga 100 tahun ke depan menjadi pelabuhan berkelas internasional terbesar di Kalimantan. 

Pencanangan pembangunan proyek yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalbar, ini dilakukan pada Rabu (11/4/2018). 

Acara dihadiri oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya, Komisaris Utama IPC Tumpak H Panggabean, jajaran komisaris dan direksi, serta pajabat daerah di Kalbar. 

Dalam kata sambutannya, Elvyn mengungkapkan Terminal Kijing akan mampu melayani kapal-kapal besar karrena memiliki draft -15mLWs aehingga memaksimalkan potensi sumber daya alam Kalimantan, khususnya Kalbar.

“Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing  akan memperkuat konektivitas antarpulau, sekaligus mendekatkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia,” katanya. 

Elvyn juga optimistis Terminal Kijing akan mendorong pertumbuhan arus barang, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta pengembangan industri perkebunan dan pertambangan di Kalimantan. 

"Terminal Kijing akan dikembangkan sebagai pelabuhan laut dalam yang mampu mengakomodir potensi hinterland dan kapal berukuran besar," ujarnya.

Pada pembangunan tahap pertama, IPC akan membangun empat terminal, yakni terminal multipurpose, terminal curah cair, terminal peti kemas, dan terminal curah kering. 

Kapasitas terminal peti kemas diproyeksi mencapai 1 juta TEUs, sedangkan untuk curah cair dan curah kering masing-masing 8,3 juta ton dan 15 juta ton, serta untuk kapasitas terminal multipurpose, pada tahap pertama diproyeksikan mencapai 500.000 ton per tahun. 

Selain itu, akan dibangun lapangan penumpukan, gudang, tank farm, silo, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, jembatan timbang, serta fasilitas penunjang lainnya. 

Luas dermaga yang dibangun pada tahap awal ini yaitu 15 hektar untuk dermaga curah kering, 7 hektar untuk dermaga multipurpose, 9,4 hektar untuk dermaga petikemas, dan 16,5 hektar untuk dermaga curah cair. 

Terintegrasi KEK

Nantinya, menurut Elvyn, pengembangan Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga dapat menjadi pusat industri pengolahan bahan baku baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. 

“Hal ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kalimantan Barat,” jelasnya. 

Elvyn mengatakan, saat ini proses pembebasan lahan akan memasuki penyelesaian tahap dua, yang di dalamnya juga terdapat beberapa asset pemerintah yang siap direlokasi. 

Pada tahap konstruksi atau tahap awal, pembangunan proyek ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya, jika sudah beroperasi, Terminal Kijing akan dapat menyerap lebih banyak lagi pekerja. 

Dalam kesempatan itu, Elvyn memaparkan pencapaian IPC tahun 2017, di mana perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar 10,9 triliun rupiah, yang merupakan pendapatan tertinggi selama 25 tahun usia perseroan.

Tahun 2017 juga menjadi tonggak penting dalam sejarah kepelabuhanan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya setelah 160 tahun beroperasi, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dapat melayani kapal container berkapasitas 10.000 TEUs. 

“Ini adalah kapal terbesar yang pernah berlabuh di Indonesia. Kapal besar ini melayani rute direct call Java-America Express (JAX), yang berlayar rutin setiap minggu dari Tanjung Priok ke Los Angeles & Oakland, Amerika Serikat,” jelas Elvyn.

Di sela-sela acara tersebut, IPC menyerahkan dana beasiswa untuk pelajar SD di sekitar lokasi proyek Terminal Kijing, serta bantuan sembako untuk warga sekitar. 

sumber: translogtoday

Selasa, 03 April 2018

Muatan Kapal Indonesia Yang Dinikmati Pelayaran Asing


Masih belum dicabutnya moratorium nomor 183/X/DN-16 tanggal 28 Oktober 2016 tentang pelarangan kapal dibawah 500 GT berlayar lewat laut Sulu (Filipina) oleh pemerintah Indonesia, membuat pelayaran Indonesia seperti mati suri berkepanjangan. Keadaan ini sangat dinikmati perusahaan pelayaran asing di negara yang memiliki ratusan juta ton ekspor batubara ini.

Mandeknya pelayaran semakin lengkap dengan ditundanya pemberlakuan Permendag nomor 82 tahun 2017 untuk memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia mempersiapkan armada kapal kapal pengangkut komoditas batubara dan minyak sawit keluar negeri.

Jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya masih tersisa harapan untuk mengamankan sebagian uang freight batubara yang bisa diekspor menggunakan kapal kapal berbendera Indonesia ke negara tetangga terdekat dari pusat industri batubara tersebut.

Seperti diketahui bersama,  industri batubara yang besar hanya terpusat di 3 provinsi Indonesia yaitu Kalimantan Selatan,  Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

Jika diukur, jarak dari Samarinda ibukota Kalimantan Timur ke Filipina Selatan berkisar 560 nautical mil, atau kurang lebih sama dengan jarak dari Samarinda ke Surabaya. Dahulu rute ini sering ditempuh rombongan tongkang batubara ke Filipina, sampai akhirnya para perompak di laut Sulu melumpuhkan kegiatan tersebut.

Semenjak maraknya pembajakan kapal di laut Sulu Filipina, pemerintah dengan moratorium Kemenhub (revisi) nomor 183/X/DN-16 tanggal 28 Oktober masih melarang kapal-kapal dibawah 500 GT melakukan pelayaran ke Filipina. Artinya kapal tug boat yang menggandeng tongkang, dilarang berlayar menuju Filipina lewat laut Sulu.

Apabila dilihat dari jenis kapal pengangkut batubara, maka dunia pelayaran hanya menggunakan 2 jenis kapal untuk mengangkut muatan curah tersebut. Yang pertama adalah bulker ukuran 40.000 ton (Handy max) keatas, dan kedua adalah tongkang dengan kapasitas sekitar 8.000 ton. Tidak ada kapal jenis lain yang ekonomis apabila dipakai mengangkut muatan jenis tersebut.

Dengan masih dilarangnya tongkang berlayar ke Filipina (satu-satunya negara luar yang ekonomis dan aman dari aspek inland water nya) maka praktis hampir tidak ada ekspor batubara menggunakan armada nasional, kecuali kapal bulker yang masih sedikit jumlahnya di Indonesia. 

Tidak heran apabila melihat area Ship to Ship di Muara Mahakam dan Barito tempat memuat batubara dari tongkang tongkang ke mother vessel/ bulker, ibarat melihat anchorage di luar negeri. Karena 97 persen bulker yang ada disana adalah kapal bendera asing, sementara rejeki dari uang freight buat kapal bendera Indonesia masih sebatas transhipment dari dalam sungai ke muara nya saja.

Apabila di ekspor batubara ukuran kapal besar kita menyerah karena dianggap belum siap, maka di ekspor batubara menggunakan tongkang kita menyerah di tangan perompak.

Adakah solusi yang bisa dijadikan jalan keluar, agar kita tidak terus menyerah dengan keadaan dan menunjukkan jatidiri sebagai bangsa yang tangguh?

Masalah ini dahulu sering dibahas untuk dicarikan solusinya, mulai dari kemungkinan joint force patrol antara Indonesia, Malaysia dan Filipina sampai kepada penempatan pasukan bersenjata (armed force on board) diatas konvoi tongkang tongkang tersebut. Opsi pertama sepertinya tidak akan terlaksana karena Malaysia tidak punya kepentingan ekonomis di pelayaran tersebut, dan mereka pasti lebih suka melihat Indonesia tidak bisa melakukan ekspor menggunakan kapalnya sendiri.

Dalam beberapa kesempatan, ada instansi-instansi professional jasa pengamanan yang menawarkan penempatan Armed Force yang dianggap bisa menjaga keamanan kapal di rute tersebut. Tetapi hal tersebut masih terganjal dengan adanya moratorium pelarangan diatas.

Berkaca dari sejarah rawannya Selat Sumatera (antara Sumatera dan Malaysia) dahulu, pengguna jasa pelayaran disana tidak serta merta menyerah begitu saja. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, kini selat tersebut bisa dibilang aman untuk dilewati.

Pelarangan berlayar adalah bentuk tindakan defensif yang paling mudah, dan kita harus terus ikhlas di intimidasi oleh kekuatan sang pengancam, tetapi sampai kapan ini terus berlangsung? Negara kita yang sudah kesulitan mendapatkan hasil freight atas komoditinya, akan semakin terpuruk dengan tidak adanya solusi atas keadaan ini.

Sewajarnya pemerintah membuka opsi lain selain pelarangan tersebut, karena lemahnya industri pelayaran di negara ini akan menjadi rejeki pelayaran negara lain dan itu sangat dinikmati oleh mereka. Untuk saat ini kita masih harus ikhlas menerima bahwa Foreign Ships Follow our Trade.

sumber: emaritim